enyaluran Bansos Beras 10 Kg Dihentikan Sementara: Pemilu 2024 Memengaruhi Kebijakan Pangan Pemerintah

Podnografi' Jakarta - Pemerintah Indonesia mengambil langkah taktis dengan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras seberat 10 kilogram (kg) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Keputusan ini, yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, pada Selasa, 6 Februari, didasarkan pada penghormatan terhadap pentingnya proses demokrasi.

Awalnya, pemerintah berencana menyalurkan bantuan 10 kg beras setiap bulan hingga bulan Juni 2024 kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia. Namun, dalam menghormati momentum Pemilu, penyaluran bansos beras tersebut dihentikan sementara dalam periode 8 hingga 14 Februari.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan pangan kepada warga yang membutuhkan. Melalui akun media sosialnya, @jokowi, pada Senin, 29 Januari, beliau menegaskan rencana penyaluran bansos tersebut hingga bulan Juni 2024.

Namun demikian, ada kemungkinan perpanjangan program ini tergantung pada ketersediaan anggaran negara. Jokowi berharap peningkatan produktivitas padi akan menghasilkan suplai beras yang cukup sehingga dapat memengaruhi harga beras secara positif.

Latar belakang kebijakan pemerintah ini adalah meningkatnya harga beras akibat gagal panen di banyak negara. Faktor-faktor seperti perubahan iklim telah menyebabkan kegagalan panen dan 22 negara telah menghentikan ekspor beras untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Langkah-langkah pemerintah ini, meskipun menghentikan sementara penyaluran bansos beras, menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia serta penghargaan mereka terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.