KPA Menyindir Rencana Reforma Agraria Capres 2024 Sebagai "Lip Service," Tidak Konsisten dan Bertentangan

Podnografi' Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik keras rencana reforma agraria yang diusung oleh ketiga pasangan calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024, menyebutnya sebagai "lip service" yang tidak konsisten dan bahkan bertentangan dengan agenda pembangunan nasional. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyoroti ketidaksesuaian agenda pembangunan dan meragukan komitmen para kandidat terhadap reforma agraria yang sesungguhnya.

Dalam konferensi pers pada Senin (11/12), Dewi Kartika menyatakan bahwa meskipun visi-misi para capres menjanjikan reforma agraria, namun hal tersebut seolah hanya merupakan upaya untuk menarik dukungan dari petani dan masyarakat pedesaan. Ia menganggap agenda reforma agraria dalam visi-misi sebagai "gula-gula" yang tidak diwujudkan secara konsisten.

Poin kritis KPA melibatkan beberapa aspek, termasuk keberlanjutan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) selama 160 dan 190 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). KPA menilai langkah-langkah semacam ini malah kontraproduktif terhadap reforma agraria yang seharusnya mengatur kepemilikan tanah dan mengarah pada keadilan sosial.

Dewi Kartika juga menyoroti fakta bahwa reforma agraria tidak diakui sebagai landasan utama program pembangunan nasional di bidang agraria dan pedesaan. Padahal, KPA menegaskan bahwa Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960 sudah menetapkan mandat tentang keadilan dan kedaulatan agraria.

KPA mendorong para calon presiden dan wakil presiden untuk memprioritaskan reforma agraria sebagai solusi terhadap ketimpangan struktur penguasaan tanah di Indonesia. Dengan menyelesaikan konflik agraria dan melakukan redistribusi tanah kepada rakyat, diharapkan akan terjadi transformasi sosial yang kuat, menguatkan posisi masyarakat di pedesaan, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara sektor pertanian, perikanan, perkebunan rakyat, dan industri.

Dalam konteks pemilihan presiden yang semakin dekat, pernyataan tajam KPA menjadi sorotan yang potensial memengaruhi opini publik terhadap komitmen para calon terhadap isu vital seperti reforma agraria.