Berkoar Kebebasan, Kenapa Negara Barat Larang Demo Bela Palestina?

Podnografi' Jakarta - Dalam beberapa pekan terakhir, dunia telah menyaksikan eskalasi kekerasan yang mengancam perdamaian di Palestina. Meski dukungan untuk warga Palestina bergema di berbagai penjuru dunia, terutama melalui aksi demonstrasi, sejumlah negara Barat justru menghadapi kritik karena melarang warganya untuk turun ke jalan dalam solidaritas dengan Palestina.

Israel terus melancarkan agresi di Jalur Gaza Palestina tanpa menunjukkan tanda-tanda potensi perdamaian. Laporan terbaru menyebutkan bahwa krisis kemanusiaan semakin memprihatinkan, dengan tewasnya lebih dari 20 ribu warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Sebanyak 18 organisasi kemanusiaan dan PBB menyerukan gencatan kemanusiaan segera.

Namun, di tengah aksi solidaritas global, negara-negara Barat, yang sering menekankan kebebasan berpendapat, menghadapi tantangan terkait larangan demo bela Palestina. Di Perancis, Menteri Dalam Negeri meminta melarang seluruh aksi demonstrasi pro-Palestina, khawatir akan meningkatkan sentimen anti-Semit. Presiden Emmanuel Macron bahkan mendesak warganya untuk tidak mengubah konflik di Timur Tengah menjadi konflik dalam negeri.

Ketegangan juga terasa di Inggris, di mana anggota parlemen Paul Bristow dipecat dari jabatannya karena menyerukan gencatan senjata di Gaza. Meskipun ada dukungan untuk jeda kemanusiaan, pemerintah Inggris menilai komentar Bristow tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab kolektif, sementara Perdana Menteri Rishi Sunak berpendapat bahwa Israel berhak mempertahankan diri.

Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan dukungan terus-menerus terhadap Israel, bahkan dalam kunjungannya ke Israel dan Mesir. Masyarakat di distrik Neukolln, selatan Berlin, yang mayoritas penduduknya adalah Arab dan Palestina, mengalami pelarangan aksi demonstrasi yang dikecam oleh pihak keamanan Jerman.

Pemerintah Jerman mengklaim bahwa pertemuan warga tersebut dapat menghasilkan slogan-slogan anti-Semit yang menghasut, meskipun alasan ini dinilai tidak jelas oleh sebagian masyarakat.

Ketidaksetujuan terhadap larangan demo pro-Palestina di negara-negara Barat semakin mencuat, menciptakan kisruh terkait kebebasan berekspresi dan dukungan terhadap kemanusiaan. Sementara negara-negara ini berupaya menjaga stabilitas internal dan hubungan internasional, kritik datang dari pihak yang berpendapat bahwa hak untuk menyuarakan solidaritas dengan Palestina tidak boleh dikorbankan demi pertimbangan politik.