Ganjar di Jateng: Sekarang Penyaluran Bansos Jadi Komoditas Politik

Podnografi' Jakarta - 

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan keprihatinannya terkait politisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jawa Tengah menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Menurutnya, bansos yang seharusnya menjadi solusi kemanusiaan, kini tengah dicampuradukkan dengan dinamika politik.

"Saat ini bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik. Jangan dipolitisasi, karena itu adalah hak rakyat," ujar Ganjar setelah berkunjung di Pasar Agung Boyolali pada Sabtu (30/12).

Meski menegaskan bahwa bansos tidak bisa dihentikan karena telah diatur dalam undang-undang dan merupakan hak masyarakat, Ganjar mendesak agar penyalurannya tetap netral. Ia menyoroti pentingnya menjaga agar bansos tidak menjadi alat klaim politik yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Ganjar juga membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa ia akan menghentikan penyaluran bansos jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, narasi tersebut tidak memahami aturan yang mengatur bansos sebagai kebijakan yang telah disetujui DPR atas usulan pemerintah.

"Bansos itu adalah aturan yang sudah disetujui DPR. Penyalurannya dilakukan melalui Kementerian Sosial. Jadi, tidak ada alasan untuk menghentikan bansos," tegas Ganjar.

Namun, menghadapi rentannya penyalahgunaan bansos menjelang Pemilu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan agar penyalurannya ditunda hingga pasca Pilpres 2024. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menjelaskan bahwa usulan ini sebagai langkah antisipatif untuk menghindari prasangka buruk dan kecurigaan terhadap pembagian bansos.

"Pembagian bansos selama proses pemilu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politis tertentu. Kami mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan ini," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/12).

Usulan ini mencoba menanggapi kekhawatiran bahwa penyaluran bansos dapat menjadi sarana politik yang merugikan integritas proses pemilu. Dengan demikian, sementara Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya menjaga netralitas bansos, tim TPN mencoba memberikan solusi untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan.

Bansos, sebagai hak masyarakat, diharapkan dapat tetap diperlakukan secara adil dan merata tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Sembari itu, pemerintah pun diharapkan untuk mempertimbangkan usulan penundaan penyaluran bansos sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas proses demokrasi.