Dilema Pemerintah: Mengapa Izin TikTok Belum Dicabut Meskipun Langgar Aturan?

Podnografi' Jakarta - Dalam sebuah keputusan yang mengejutkan, pemerintah masih enggan mencabut izin operasional TikTok di tengah pelanggaran yang terus terjadi terhadap aturan perdagangan yang telah ditetapkan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan ini, sambil menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi.

Meskipun TikTok terus bertransaksi di platform TikTok Shop, meski telah mengakuisisi e-commerce Tokopedia, pelanggaran ini belum diikuti dengan pencabutan izin. Salah satu alasan utama yang diungkapkan adalah pertimbangan terkait kepentingan investasi. Dalam wawancara di Menara Brilian pada Kamis (7/3), Teten menegaskan bahwa TikTok memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia, dengan signifikansi pengguna UMKM dan pembeli. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih untuk mengajak TikTok mematuhi aturan yang ada sebagai langkah yang lebih bijak daripada mencabut izinnya, yang dapat berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, sementara pemerintah berusaha mempertahankan kepentingan investasi, tantangan konsistensi dalam penegakan hukum juga menjadi perhatian. Teten menekankan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan agar tidak merusak kredibilitas penegakan hukum di mata masyarakat.

Selain itu, terdapat pula kekhawatiran terkait dampak harga terhadap UMKM. Beberapa pedagang di TikTok Shop menjual produk lokal, sehingga pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa aturan yang diberlakukan tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Teten juga menyoroti masalah platform yang memproduksi barang sendiri, yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam konteks bisnis yang adil.

Dengan berbagai pertimbangan ini, pemerintah masih dalam proses menentukan langkah selanjutnya terkait izin TikTok. Meskipun melanggar aturan, TikTok tetap dihadapkan pada upaya-upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta menjaga kepentingan ekonomi negara dan keadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Masyarakat dan pelaku usaha pun menanti keputusan akhir dari pemerintah dalam menangani situasi ini.