Ganjar Dorong KPU Akui Kegagalan Sistem Sirekap Pemilu 2024

Podnografi' Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengajukan tuntutan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengakui kegagalan yang terjadi pada Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam menghadapi Pemilu 2024. Pada Jumat (23/2), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ganjar dengan tegas menyuarakan perlunya pengakuan atas kekacauan yang terjadi dalam tampilan perolehan suara Pemilu 2024, yang menurutnya disebabkan oleh Sirekap yang telah gagal sebagai sebuah sistem.

Ganjar menyoroti beberapa kejanggalan yang terungkap melalui Sirekap, termasuk jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak sesuai pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana jumlahnya tercatat melebihi 300, yang jelas-jelas di luar batas kemungkinan. "Sirekap telah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem," ujarnya dengan tegas.

Selain itu, Ganjar juga menyoroti pernyataan KPU yang membantah bahwa server Sirekap berada di Singapura, sementara data internet protokol (IP) menunjukkan sebaliknya. Ganjar juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan keterlibatan aparat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan yang diduga memengaruhi hasil.

Dalam upaya menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi, Ganjar mendorong penyelesaian melalui mekanisme hak angket di DPR. "DPR memiliki hak konstitusional untuk menyelidiki berbagai masalah dan dugaan kecurangan pemilu. Penggunaan hak pengawasan dan hak konstitusi dari DPR akan menjadi langkah yang paling adil dan transparan dalam mengklarifikasi seluruh isu ini," paparnya.

Sebelumnya, PDIP dan PKS telah mengirim surat kepada KPU meminta agar penghitungan suara melalui Sirekap dihentikan, dan mengusulkan penghitungan manual sebagai alternatif sementara.

Namun, Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pembenahan data dalam sistem Sirekap dengan fokus pada akurasi data publik. "Kami sedang berupaya memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam sistem Sirekap, dan kami menempatkan prioritas pada akurasi data publik," jelasnya.

Kritik yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, serta menegaskan pentingnya penerimaan terhadap kesalahan dan kegagalan sistem yang dapat mempengaruhi integritas proses demokratis.