Ganjar Pranowo Minta Penyaluran Bansos di Jateng Tak Dipolitisasi: Kondisi Politik Tak Boleh Ganggu Hak Rakyat

Podnografi' Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti isu penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kini tengah menjadi komoditas politik di Jawa Tengah menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Dalam kunjungannya di Pasar Agung Boyolali, Ganjar mengungkapkan keprihatinannya terkait politisasi bansos yang, meski tak bisa dihentikan karena diatur undang-undang, meminta agar penyalurannya tetap netral.

Ganjar menekankan pentingnya menjaga bansos sebagai hak masyarakat, bukan alat politik. "Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," ujar Ganjar.

Meskipun menyatakan bahwa bansos adalah kebijakan yang tak bisa dihentikan, Ganjar membantah rumor bahwa jika terpilih sebagai presiden, ia akan menghentikan penyaluran bansos. Menurutnya, narasi tersebut keliru dan tidak memahami aturan yang berlaku. Ganjar menjelaskan bahwa bansos adalah kebijakan yang telah disetujui DPR atas usulan pemerintah, dan teknis penyalurannya dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Dalam konteks pernyataan politisasi bansos, Ganjar mengakui kondisi masyarakat yang memerlukan tambahan bansos sebagai respons pemerintah. Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa menjelang tahun politik, bansos sering diklaim oleh berbagai pihak.

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan agar penyaluran bansos ditunda hingga usai Pilpres 2024 untuk menghindari penyalahgunaan. Todung Mulya Lubis, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, menjelaskan bahwa usulan tersebut adalah antisipasi agar pembagian bansos tidak menimbulkan prasangka buruk. Lubis menyarankan pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut, mengingat potensi dimanfaatkannya penyaluran bansos selama proses pemilu untuk kepentingan politis.

Sebagai kesimpulan, Ganjar Pranowo menekankan bahwa penyaluran bansos harus tetap menjaga netralitasnya dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Kesadaran masyarakat terhadap haknya atas bansos diharapkan dapat mengurangi politisasi dan menjaga bansos sebagai instrumen kemanusiaan yang sesuai dengan undang-undang.