Janji Cak Imin Beri Modal Rp10 Juta Dinilai Lagu Lama Sulit Terwujud

Podnografi' Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berkomitmen memberikan modal Rp10 juta tanpa agunan dan bunga bagi para pemuda untuk memulai usaha jika menang di Pilpres 2024. Meskipun Cak Imin menegaskan pentingnya memberikan peluang kepada generasi muda untuk membuka lapangan kerja, beberapa pihak menyatakan bahwa janji ini bukanlah hal baru.

Menurut Cak Imin, pemberian modal menjadi syarat utama bagi anak muda agar dapat memulai usaha dan berpotensi menciptakan lapangan kerja. Namun, sebagian generasi muda mungkin tidak memiliki modal finansial yang mencukupi.

"Kaum muda dengan potensi yang memadai akan diberi modal Rp10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga, sesuai dengan kapasitas manajemen yang mereka siapkan," ucap Cak Imin dalam acara diskusi di Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (4/12).

Meskipun demikian, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap janji ini bukanlah konsep baru. Bhima menyamakan program ini dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi yang sudah ada saat ini, di mana modal usaha dapat diperoleh oleh siapa pun yang memenuhi syarat.

"Janji memberikan modal usaha Rp10 juta tanpa agunan dan bunga sebenarnya bukan hal yang baru. Ini hampir sama dengan program kredit ultra mikro yang sudah berjalan. Tinggal dipilih berapa calon debitur yang mendapat fasilitas ini," jelas Bhima.

Bhima menyoroti pentingnya menyusun skema pemberian modal dengan jelas untuk menghindari penyalahgunaan. Ia menekankan perlunya seleksi calon peminjam agar program ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, berpendapat bahwa sulit mewujudkan program pembiayaan tanpa bunga dan agunan, terutama jika melibatkan perbankan sebagai penyalur. Rendy menyatakan bahwa lembaga keuangan konvensional memiliki kaidah tersendiri dalam penyaluran modal, termasuk penggunaan bunga dan agunan.

"Skema melalui lembaga konvensional finansial seperti bank ini relatif berat untuk direalisasikan," ungkapnya.

Rendy juga menyoroti kemungkinan beban keuangan yang akan ditanggung negara jika bantuan modal diberikan langsung tanpa melalui perbankan. Ia berpendapat bahwa program ini akan sulit disetujui oleh DPR RI, terutama karena sudah ada program bantuan mikro seperti UMi dan KUR.

Meskipun demikian, Rendy menekankan perlunya menetapkan syarat yang ketat untuk mendapatkan pendanaan ini agar program ini dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan dampak positif sesuai dengan tujuan yang diinginkan.