JK Menilai Pemilu 2024 sebagai yang Terburuk dalam Sejarah Sejak 1955

JK juga menyoroti adanya dugaan kecurangan, ancaman, dan besaranya pengeluaran dana bansos dalam proses pemilu

Averroes Gibraltar

Mar 7, 2024 - 17:03

JK Menilai Pemilu 2024 sebagai yang Terburuk dalam Sejarah Sejak 1955

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk di Indonesia sejak pertama kali digelar tahun 1955 silam.

Podnografi' Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang Pemilu 2024 sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak pertama kali digelar pada tahun 1955.

"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak 1955," kata JK dalam pidatonya di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (7/3).

Menurut JK, proses demokrasi dalam pemilu kali ini diatur oleh sekelompok kecil orang, terutama mereka yang memiliki kekayaan dan memiliki kekuasaan pemerintahan.

"Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," ujarnya.

JK menyatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia saat ini tidak berjalan sesuai harapan. Ia juga mencatat banyaknya dugaan kecurangan, ancaman, dan besaranya pengeluaran dana bansos yang terjadi selama proses pemilu.

"Masalahnya apabila sistem ini jadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," tambahnya.

"Gabungan dari semua itu menyebabkan adanya demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat menjadi terbeli," ujarnya menambahkan.

Pemilu 2024 diadakan serentak untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, termasuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Ada tiga pasangan calon yang berpartisipasi dalam Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pasangan Prabowo-Gibran untuk sementara memimpin dalam real count KPU dengan perolehan 58 persen suara. Diikuti oleh pasangan Anies-Cak Imin di posisi kedua dan pasangan Ganjar-Mahfud MD di posisi terbawah.

Namun, sejumlah pihak menduga terjadi kecurangan dalam proses tersebut. Calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo, bahkan mendorong penggunaan hak angket atau hak interpelasi di DPR.

Calon presiden nomor 1, Anies Baswedan, mendukung usulan Ganjar tersebut. Anies menilai dugaan kecurangan pemilu ini terjadi sejak sebelum pencoblosan pada 14 Februari.