Terpuruknya Demokrasi: JK Anggap Pemilu 2024 Sebagai yang Terburuk dalam Sejarah

Podnografi' Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara tegas menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang berlangsung secara serentak untuk pemilihan presiden dan legislatif di Indonesia, telah mencatat sejarah kelam dalam catatan demokrasi tanah air. Dalam sebuah pidato yang disampaikannya di Election Talk FISIP UI di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (7/3), JK menyatakan bahwa Pemilu kali ini adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak digelar pertama kali pada tahun 1955.

Menurut JK, proses demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat, kini terdistorsi oleh kekuatan sekelompok kecil individu yang memiliki kekayaan dan kekuasaan politik. "Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," ujarnya dengan tegas.

Tidak hanya itu, JK juga menyoroti banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu, serta penggunaan dana bansos secara tidak proporsional yang dikritiknya sebagai bagian dari permainan politik yang merugikan rakyat.

Pemilu 2024 sendiri telah menampilkan tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi presiden, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meskipun dalam perhitungan real count KPU sementara, pasangan Prabowo-Gibran memimpin dengan perolehan 58 persen suara, terdapat tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh pihak tertentu, terutama dari kubu calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo bahkan telah mengusulkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan tersebut, yang mendapatkan dukungan dari calon presiden nomor 1, Anies Baswedan.

Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat menantikan tindakan konkret dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Apakah Pemilu 2024 akan memberikan pembelajaran berharga untuk memperbaiki sistem demokrasi di masa depan, ataukah akan menjadi cerminan kelam akan kerapuhannya, hanya waktu yang akan menjawabnya.