Jokowi Respon Tegang Anies dan Usulkan Perubahan Format Debat Pilpres 2024: "Untuk Evaluasi Bersama"

Podnografi' Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap komentar kritik yang dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengenai debat Pilpres 2024. Dalam sebuah konferensi pers di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa (9/1), Jokowi menyatakan bahwa usulannya untuk mengubah format debat tersebut bukan hanya untuk satu pasangan calon, melainkan sebagai evaluasi bersama yang melibatkan semua peserta Pilpres 2024.

"Saya berbicara untuk ketiga calon, dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya. Untuk evaluasi kita semuanya," tegas Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa saran perubahan format debat ini tidak ditujukan untuk membela pasangan calon tertentu. Ia meyakinkan bahwa debat seharusnya fokus pada kebijakan dan visi, bukan menyudutkan aspek personal. Menurut Jokowi, debat yang bersifat personal tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dan dapat mengaburkan gagasan para calon presiden dan wakil presiden.

Anies Baswedan, yang merespons dengan kaget terhadap komentar Jokowi, menyatakan keengganannya untuk memberikan banyak komentar, dan lebih memilih agar publik yang menilai.

Dalam menanggapi kritik Jokowi terhadap serangan personal dalam debat, Anies membantah bahwa selama debat, semua yang dibahas terkait kebijakan, bukan hal-hal personal.

Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memastikan bahwa format debat keempat dan kelima Pilpres 2024 tidak akan mengalami perubahan. Ia menjelaskan bahwa format tersebut telah disepakati oleh tim pasangan calon dan televisi penyelenggara debat. Format debat ini mencakup enam segmen, termasuk penyampaian visi misi, pertanyaan dari panelis, saling tanya jawab antar calon, dan penyampaian penutup.

Meskipun demikian, usulan Jokowi ini menciptakan ketegangan dan mendapatkan perhatian publik terkait dinamika Pilpres 2024. Jokowi menegaskan bahwa perubahan perlu dilakukan untuk memastikan debat lebih fokus pada substansi kebijakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.