Jokowi Soroti Lonjakan Kasus Korupsi, Ajukan Evaluasi Total dan Solusi Sistemik

Podnografi' Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengekspresikan keprihatinannya terkait dengan meningkatnya jumlah pejabat negara yang ditangkap dalam kasus korupsi di Indonesia. Dalam pidatonya di Hakordia 2023, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang unik karena sudah "terlalu banyak" pejabat negara yang ditangkap dan dipenjarakan dalam periode 2004-2022. Ia menyoroti dampak negatif korupsi, yang dapat menghambat pembangunan, merusak perekonomian, dan menimbulkan penderitaan bagi rakyat.

Menurut Jokowi, sejak tahun 2004 hingga 2022, terdapat 344 pimpinan dan anggota DPR/DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, delapan komisioner lembaga, dan 415 pihak swasta yang terjerat kasus korupsi. Ia menegaskan perlunya evaluasi total atas situasi ini dan menunjukkan kekhawatiran atas keberlanjutan kasus korupsi meski sudah banyak pejabat negara yang dipenjarakan.

Jokowi menyebutkan bahwa kasus korupsi semakin canggih dan kompleks, seringkali melibatkan lintas negara dan multiyurisdiksi, dan memanfaatkan teknologi mutakhir. Dalam konteks ini, Presiden menekankan perlunya upaya bersama yang lebih sistemik dan massif, termasuk pemanfaatan teknologi terkini, untuk mencegah korupsi.

Meskipun Presiden mengakui pentingnya pendidikan, pencegahan, dan penindakan dalam menangani korupsi, ia memandang bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menyusun solusi yang lebih efektif dan holistik. Jokowi berpendapat bahwa kebijakan pencegahan dan penindakan harus didukung oleh upaya bersama secara masif dan pendekatan yang lebih terarah agar dapat menghadapi tantangan korupsi yang semakin berkembang di Indonesia.