Kecolongan Birokrasi: Pengungsi Rohingya Bawa KTP Palsu dari Medan, Muhadjir Minta Pertanggungjawaban UNHCR

Podnografi' Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan keprihatinannya terkait ditemukannya pengungsi Rohingya di Nusa Tenggara Timur dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara. Muhadjir menilai hal ini sebagai kecolongan birokrasi dan mendesak pemerintah untuk mendapatkan penjelasan rinci terkait kasus ini. Ia juga menyuarakan kekhawatiran bahwa pengungsi lainnya mungkin juga memiliki KTP palsu.

Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem birokrasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengungsi untuk mendapatkan identitas palsu. Dalam keterangannya, Muhadjir menyatakan kekecewaannya atas kejadian ini dan menyebutnya sebagai kecolongan yang harus segera diatasi.

Meskipun Muhadjir belum menerima penjelasan terperinci tentang kasus ini, namun ia menekankan pentingnya menyelidiki lebih lanjut. Ia khawatir bahwa pengungsi Rohingya lainnya mungkin juga menggunakan KTP palsu untuk masuk ke wilayah Indonesia.

"Pemerintah harus tegas dan meminta pertanggungjawaban kepada UNHCR. Mereka harus mencari tempat bagi pengungsi yang menjadi tanggung jawabnya," ujar Muhadjir.

Menteri Koordinator ini juga menyoroti langkah-langkah pencegahan yang harus diambil untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ia meminta agar birokrasi diperkuat dan disempurnakan guna mengamankan perbatasan dan mencegah penyalahgunaan dokumen resmi.

Dalam perkembangan terkait, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, juga memberikan pernyataan keras terkait peristiwa ini. Ia menegaskan akan memberikan sanksi berat jika terbukti ada aparatur Pemerintah Kota Medan terlibat dalam pembuatan KTP Medan secara ilegal. Nasution juga telah memperingatkan agar KTP Medan tidak dipermainkan dan memastikan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk menyelidiki keterlibatan aparaturnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya peningkatan keamanan perbatasan dan penegakan hukum terkait pengungsi yang masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keimigrasian dan dokumen resmi guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.