Menteri Koordinator Muhadjir: Birokrasi Kita Kecolongan dengan Kasus Pengungsi Rohingya dan KTP Palsu

Podnografi' Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan keprihatinannya terhadap kasus pengungsi etnis Rohingya yang memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, ini menunjukkan kecolongan dalam birokrasi kita, dan Muhadjir meminta agar pemerintah menginvestigasi lebih lanjut masalah ini.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyatakan, "Saya termasuk orang yang sangat menyesalkan sampai terjadi. Dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu." Ia menekankan pentingnya mendapatkan penjelasan terperinci dan mengkhawatirkan bahwa ada kemungkinan banyak pengungsi lainnya yang memiliki KTP palsu.

Pengungsi Rohingya tersebut berhasil ditangkap oleh tim pengawasan orang asing Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, setelah mereka berangkat dari Bangladesh menuju Malaysia, melalui Medan, dan berakhir di Nusa Tenggara Timur. Mereka diketahui memiliki KTP palsu dengan alamat di sejumlah kabupaten di NTT, yang dibuat di Medan dengan membayar sejumlah uang. Mereka mengaku masuk ke Indonesia untuk mencari pekerjaan.

Muhadjir menekankan perlunya tindakan tegas terhadap UNHCR dan meminta agar mereka mencarikan tempat bagi pengungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Dia juga menyuarakan keprihatinannya tentang kemungkinan terjadi naturalisasi secara diam-diam oleh para pengungsi ini dan menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki keterikatan dengan UNHCR untuk menampung mereka sebagai pengungsi.

Wali Kota Medan Bobby Nasution turut merespons masalah ini dengan menegaskan bahwa aparatur Pemkot Medan yang terlibat dalam pembuatan KTP palsu akan ditindak tegas. "Saya sudah sampaikan pada pelantikan terakhir salah satunya ke Disdukcapil dan kemarin dari kecamatan dan kelurahan tolong untuk data diri khususnya KTP Medan jangan dimain-mainkan," tegas Bobby Nasution.

Dengan adanya kekhawatiran terhadap keamanan dan kemungkinan terorisme yang melibatkan pengungsi Rohingya, Muhadjir mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menjaga ketat pengawasan terhadap masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia.