Ketua Aprindo Khawatir Aksi Boikot Pro Israel Berdampak PHK: Pengurangan Karyawan dan Penurunan Produksi

Podnografi' jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi dampak aksi boikot terhadap produk terafiliasi atau diduga pro Israel. Mandey memperingatkan bahwa aksi boikot ini dapat menyebabkan pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan produksi dan penjualan barang.

Menurut Mandey, skenario terburuknya adalah ketika produsen atau pemasok tergerus oleh aksi boikot, investasi dapat hilang, pertumbuhan usaha terhenti, dan mengakibatkan PHK. Dia menjelaskan bahwa jika aksi boikot terus berlanjut, produk tidak akan laku di pasaran, memicu perusahaan ritel untuk tidak membeli dari produsen. Ini pada gilirannya akan mendorong produsen untuk mengurangi produksi mereka.

"Kalau produktivitas turun, terus bagaimana membayar tenaga kerja yang enggak turun? Jadi itu sangat berhubungan langsung. Sementara, tenaga kerja itu setiap tahun tumbuh sekitar 2-3 persen," ucapnya.

Walaupun hingga saat ini Aprindo belum menerima laporan adanya PHK, Mandey khawatir bahwa jika aksi boikot terus berlanjut, lama-kelamaan tenaga kerja di bagian hulu akan dikurangi, karena produksi hilirnya belum jalan. Ia memperkirakan aksi boikot produk terafiliasi Israel berpotensi menurunkan belanja masyarakat hingga 4 persen.

Mandey berharap pemerintah dapat memastikan bahwa konsumen tetap mendapatkan kebutuhannya dan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.

"Pemerintah perlu terus hadir dan bersama-sama pelaku usaha untuk menjaga kemudahan berusaha dan kepastian hukum, sehingga pelaku usaha tidak terpuruk, yang akan mengakibatkan perlambatan produktivitas hingga masalah baru lainnya seperti kandasnya investasi, keguncangan ketenagakerjaan seperti pengurangan hingga pemutusan hubungan kerja," tandasnya.

Aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia, memaksa pelaku usaha dan pemerintah untuk mencari solusi agar dampaknya dapat diminimalkan.