Menko Polhukam Hadi Tegaskan Persatuan Bangsa, Tanggapi Penolakan PDIP terhadap Sirekap dalam Pemilu 2024

Podnografi' Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal Purn. Hadi Tjahjanto mengeluarkan imbauan mendesak untuk menjaga persatuan dan stabilitas nasional pasca-pemungutan suara Pemilu 2024. Ini sebagai respons terhadap penolakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam mencatat hasil suara Pemilu 2024.

Hadi menekankan urgensi menjaga kondisi harmonis di tengah beragamnya preferensi politik masyarakat. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2), Hadi menyatakan, "Kita harus mengutamakan persatuan kesatuan bangsa di atas segalanya. Meskipun berbeda pilihan politik, kita harus tetap bersama demi keutuhan bangsa Indonesia."

Penolakan PDIP terhadap penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024 dikonfirmasi melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 20 Februari 2023. Dalam surat tersebut, PDIP menegaskan keberatannya terhadap penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta menuntut pemeriksaan forensik digital terhadap Sirekap.

Meski tidak secara langsung menyinggung penolakan tersebut, Hadi menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan mengedepankan rasa nyaman bersama. Dia juga menyampaikan bahwa ketidakpercayaan terhadap Sirekap mungkin dipicu oleh asumsi-asumsi yang belum terbukti.

Selain itu, PDIP menuntut agar Sirekap diaudit secara forensik digital sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasil audit forensik tersebut diminta untuk dipublikasikan guna mempertanggungjawabkan KPU atas transparansi dan integritas pelaksanaan Pemilu.

Dalam menghadapi dinamika ini, Hadi mendorong semua pihak untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada KPU untuk menyelesaikan proses penghitungan suara dengan akurat. Dia menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari upaya-upaya yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Sementara itu, PDIP berharap agar tuntutan mereka terkait pemeriksaan forensik digital terhadap Sirekap dapat dipenuhi sebagai langkah untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu 2024.