Negara-negara Arab Tolak Rencana Pasukan Internasional untuk Gaza dalam Konteks Konflik Israel-Palestina

Podnografi' Jakarta - Pada Forum Doha, Qatar, yang berlangsung pada 10-11 Desember, negara-negara Arab mengekspresikan penolakan terhadap wacana pembentukan pasukan perdamaian internasional untuk Jalur Gaza dalam menghadapi eskalasi brutal agresi Israel ke Palestina.

Pernyataan ini mencuat ketika para pemimpin regional mempertegas sikap mereka terhadap kondisi krisis yang semakin memanas. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menekankan ketidakmenerimaan pengiriman pasukan internasional, menyatakan bahwa wilayah Teluk tidak akan mengizinkan kehadiran pasukan di Gaza yang mengikuti jejak Israel. Ia juga menentang keberadaan kekuatan internasional di Gaza, menekankan bahwa warga Palestina tidak seharusnya diposisikan seperti memerlukan penjaga.

Meskipun terdapat persaingan dan konflik antara Otoritas Palestina dan Hamas, terutama dalam hal kemerdekaan Palestina, Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyed, menegaskan bahwa Hamas adalah bagian integral dari politik Palestina dan tidak boleh dihapus. Sementara itu, Al Thani menjelaskan bahwa kebrutalan Israel "mempersempit peluang" untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan.

Dalam konteks konflik yang berlangsung sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober, dengan fokus utama pada perlawanan dari Hamas di Jalur Gaza, gencatan senjata sebelumnya yang berakhir pada 30 November gagal mempertahankan keadaan damai. Serangan berulang dari Israel setelah gencatan senjata tersebut telah menyebabkan kerugian besar di antara warga Palestina, termasuk korban jiwa yang mencapai 18.000 jiwa. Dalam upaya mengakhiri pertumpahan darah, para pemimpin regional mengajak untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi jangka panjang untuk konflik yang telah lama terjadi ini.