Partai Demokrat Kembali ke Pemerintahan: AHY Pegang Peran Kunci sebagai Menteri ATR

Podnografi' Jakarta - Pada hari Rabu, 21 Februari, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bersyukur karena AHY diangkat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY menilai pelantikan ini juga menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk kembali berkontribusi di pemerintahan setelah hampir sepuluh tahun berada di luar pemerintahan.

"Dalam momen ini, beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta.

AHY melihat keberadaan partainya di pemerintahan akan memudahkan mereka untuk berkontribusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, meskipun dia menyadari pentingnya perjuangan di parlemen.

"Karena kebijakan itu di tangan eksekutif, walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting," ujar AHY.

Dalam tanggapannya terhadap pelantikan, AHY berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan program-program di Kementerian ATR/BPN selama delapan bulan terakhir masa jabatannya. Salah satu prioritas utama adalah menangani sertifikasi elektronik, yang dianggapnya sebagai solusi untuk berbagai persoalan, terutama terkait mafia tanah.

"Juga ini masalah keadilan. Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita juga punya tujuan," ungkap AHY.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tiga tugas langsung kepada AHY, yaitu percepatan dalam penerapan kebijakan digitalisasi sertifikat tanah, penanganan hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon atau carbon trading, dan penyelesaian sertifikasi tanah terkait program 120 juta PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Jokowi menekankan urgensi penyelesaian tugas-tugas ini sebelum masa jabatan AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN berakhir.