PDIP Usul Pembentukan Komite Independen untuk Audit Survei Pilpres 2024, Prabowo-Gibran TKN Sambut Positif

Podnografi' Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyuarakan usulan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei menjelang Pilpres 2024. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran PDIP terkait upaya memengaruhi opini publik melalui lembaga survei yang dianggap meragukan integritasnya.

"Diusulkan agar ada pembentukan komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," ungkap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Hasto menyoroti perlunya audit untuk memastikan metode survei yang benar-benar akurat dan transparan. "Audit ini nantinya dapat mengungkap lembaga survei mana yang menggunakan metodologi dengan benar dan meminimalisir adanya intervensi di daerah-daerah responden," tambahnya.

Politikus PDIP Aria Bima juga menyoroti upaya untuk membentuk opini bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran. PDIP telah berkomunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait hal ini.

"Kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasilnya menunjukkan satu putaran. Kami usulkan pertemuan antar lembaga survei untuk menguji proses pelaksanaan survei secara akademis," ujar Aria.

Menanggapi usulan PDIP, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyambut baik dan bahkan mempersilahkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei. Nusron bahkan menyarankan untuk mengundang ahli dari negara lain atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) guna menjamin kredibilitas hasil survei.

"Makin banyak pihak yang mengaudit, makin senang TKN karena hasil survei akan semakin kredibel dan jelas. Silahkan mau buat komite audit atau dari mana, silahkan," ucap Nusron di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, Selasa (2/1) malam.

Meski mempersilahkan, Nusron menyatakan bahwa hasil survei seharusnya dilihat seperti diagnosa penyakit. Jika hasil diagnosa kurang baik, menurutnya, yang diperlukan adalah cara untuk memperbaiki kesehatan, bukan mengaudit dokter.

"Ibarat penyakit, kalau penyakitnya itu sembuh, bagus ya alhamdulillah. Kalau memang hasil kurang bagus, tinggal kita perbaiki kesehatan, jangan kemudian menyalahkan dokternya, ibarat survei itu kan kayak dokter, masa kemudian dokternya mau diaudit," jelas Nusron.

Usulan PDIP ini menciptakan dinamika baru menjelang Pilpres 2024, sementara TKN Prabowo-Gibran memberikan respon positif dan terbuka terhadap ide pembentukan komite independen untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses survei politik.