Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Menguak Isu Kontroversial: Reforma Agraria Capres, Bukan Hanya Lip Service

Podnografi' Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) baru-baru ini mengeluarkan sindiran pedas terkait rencana reforma agraria yang diusung oleh ketiga pasangan calon presiden dalam Pilpres 2024. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin (11/12), KPA menilai bahwa agenda reforma agraria dalam visi-misi para kandidat hanya sebatas "gula-gula" untuk meraih dukungan petani dan masyarakat pedesaan.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyatakan bahwa ketiga paslon belum menunjukkan konsistensi dalam merancang reforma agraria. Menurutnya, program-program yang diusung justru bertentangan dengan upaya pembangunan di sektor agraria. Salah satu poin kontroversial yang disoroti KPA adalah keberlanjutan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) selama 160 dan 190 tahun kepada investor yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dewi Kartika juga menyoroti fakta bahwa reforma agraria masih belum dianggap sebagai landasan utama pembangunan nasional di bidang agraria dan pedesaan oleh ketiga paslon. Padahal, mandat tentang keadilan dan kedaulatan agraria sudah diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Dalam kritiknya, Dewi Kartika menekankan bahwa seluruh kandidat presiden seharusnya memiliki visi-misi yang jelas untuk mengembalikan reforma agraria sesuai dengan aspirasi rakyat. KPA mendorong agar isu konflik agraria diselesaikan dan terjadi redistribusi tanah kepada rakyat, yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Dengan penekanan pada pentingnya reforma agraria, KPA berharap terpilihnya presiden nantinya dapat membawa transformasi sosial dan memperkuat posisi masyarakat pedesaan. Kritik ini mencuat sebagai bagian dari upaya KPA untuk membawa isu agraria ke tengah panggung politik, menyoroti kebutuhan mendesak akan perubahan substantif di sektor ini demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.