Skandal Dugaan Manipulasi Pemilu 2024: Pejabat Batubara Bantah Rekaman Suara, Polisi dan TNI Klarifikasi 

Podnografi' Jakarta - Sebuah skandal mencuat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ketika rekaman suara yang diduga melibatkan para pejabat setempat viral di media sosial. Rekaman tersebut, yang mengklaim memberikan arahan untuk memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024, menjadi sorotan utama masyarakat. 

Rekaman itu diunggah oleh akun @nasionalcorruption di TikTok pada Minggu, 14 Januari, dengan keterangan, "Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres, dan Kajari di Batubara." Isi rekaman mencakup perbincangan beberapa orang yang tampak membahas persiapan Pilpres 2024. Mereka mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 di tingkat desa dan menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres.

Namun, pejabat yang disebut dalam rekaman tersebut, termasuk TNI, Kapolres Batubara, Mabes Polri, hingga Kejaksaan Agung, dengan tegas membantah kebenaran rekaman tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, Amru Siregar, menyebut rekaman itu sebagai fitnah dan hoaks yang merugikan nama baiknya. Dia menyerukan permohonan maaf terbuka dari penyebar video tersebut.

Bantahan juga datang dari Kapolres Batubara, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, dan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Nugraha R Gumilar. Mereka menegaskan bahwa rekaman tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polda Sumatera Utara telah melakukan penelusuran terkait rekaman audio tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah hoaks. Trunoyudo juga menegaskan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 dan memastikan kelancaran pelaksanaannya.

Brigjen Nugraha R Gumilar dari TNI juga menegaskan bahwa Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan seperti yang terdengar dalam rekaman percakapan tersebut.

Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis, telah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal terkait informasi ini. Dia menegaskan bahwa hasil penelusuran akan dievaluasi untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

Skandal ini menjadi perhatian utama menjelang pemilihan, menyoroti pentingnya netralitas aparat dalam memastikan proses demokratis berlangsung dengan adil. Sementara pihak terkait membantah rekaman tersebut, masyarakat menantikan hasil penelusuran Bawaslu untuk mengungkap kebenaran di balik klaim viral tersebut. Skandal ini juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di era media sosial, di mana hoaks dapat dengan cepat menyebar.