Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor untuk Melindungi Industri Dalam Negeri

Podnografi' Jakarta - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), telah mengumumkan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif arus barang impor yang tidak terkendali. Langkah ini berdampak langsung pada pengawasan dan regulasi keluar-masuk barang impor, yang semula dilakukan di luar kawasan bea cukai, kini kembali ditempatkan di kawasan bea cukai, atau yang dikenal dengan istilah "post-border" dan "border." Keputusan ini merupakan respons pemerintah atas dorongan untuk mengatasi peningkatan arus produk impor yang menjadi ancaman serius bagi sektor industri dalam negeri.

Menteri Zulhas mengumumkan langkah ini dalam sebuah konferensi pers di Cikarang, Jawa Barat, yang juga menjadi tempat pemusnahan barang-barang impor ilegal senilai hampir Rp50 miliar. Pemusnahan ini mencakup berbagai jenis barang, termasuk pakaian bekas yang dilarang impor, besi, barang elektronik, alat kesehatan, makanan, minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, dan bahkan mainan anak elektronik yang tidak memiliki manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak memiliki SNI (Standard Nasional Indonesia).

Keputusan untuk mengembalikan pengawasan impor ke kawasan pabean bertujuan untuk mengendalikan dan memonitor dengan lebih ketat barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Hal ini akan membantu mencegah masuknya barang-barang ilegal, yang dapat merugikan industri dalam negeri dan mengganggu persaingan yang sehat.

Menteri Zulhas menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons dari hasil koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipegang oleh Airlangga Hartarto. Langkah ini mencakup pengetatan regulasi impor melalui e-commerce, percepatan revisi peraturan tentang larangan dan pembatasan impor, serta pengaturan peredaran barang dalam negeri.

Dalam pernyataannya, Airlangga Hartarto menggarisbawahi bahwa tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari ancaman barang-barang impor ilegal. Ini adalah langkah positif dalam memastikan bahwa industri dalam negeri dapat berkembang dan bersaing secara adil di pasar domestik.

Pemerintah juga mencatat bahwa langkah-langkah ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, yang telah meminta peningkatan pengawasan terhadap barang-barang impor. Keputusan ini diharapkan akan membantu dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan industri dalam negeri dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan demikian, langkah ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.