Skandal Penggelembungan Suara Pemilu: PKS Ungkap Kecurangan Massif di Depok-Bekasi

Podnografi' Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengguncang panggung politik dengan mengungkapkan temuan signifikan tentang dugaan penggelembungan suara yang menguntungkan Partai NasDem dan PAN di Pemilihan Legislatif (Pileg) Daerah Pemilihan Jawa Barat VI, yang mencakup wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi. Temuan ini menyoroti serangkaian kejanggalan dalam proses demokrasi yang berlangsung, mempertanyakan integritas penyelenggara pemilu dan menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dalam perwakilan rakyat.

Dalam pernyataan resminya, Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, menguraikan bahwa dugaan penggelembungan suara ini tidak hanya terbatas pada satu kecamatan, tetapi telah tersebar di beberapa kecamatan di kedua kota tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima dari saksi-saksi PKS yang terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, terungkap bahwa terjadi perubahan yang mencurigakan dalam perolehan suara untuk DPR RI, terutama dari Partai NasDem dan PAN.

Salah satu contoh kasus yang dibawa ke permukaan adalah dari Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, di mana suara untuk Partai NasDem secara tiba-tiba meningkat drastis. Setelah intervensi saksi PKS dan permintaan penghitungan ulang, kecurigaan terbukti ketika suara akhirnya kembali sesuai dengan penghitungan semula.

Namun, tidak hanya itu, kecurigaan juga terjadi di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan sebagian wilayah Kota Bekasi. Laporan dari Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengungkapkan adanya penggelembungan suara yang merugikan proses demokrasi, khususnya terhadap PAN di beberapa kelurahan. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Bekasi Barat, menunjukkan pola kecurangan yang terorganisir dengan penambahan suara yang mencurigakan.

Reaksi dari PKS bukan hanya sekadar pengecaman, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap tahapan pemilihan. Mabruri dengan tegas mendesak pihak penyelenggara pemilu untuk bertindak adil dan menghindari manipulasi suara yang merugikan proses demokrasi.