Tim Ganjar-Mahfud Ingatkan Bahlil: Fokus pada Tugas dan Hindari Respon Kritik Kampus

Podnografi' Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) yang mewakili pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, calon presiden dan calon wakil presiden, menegaskan pentingnya fokus dan ketenangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Khususnya, mereka memberikan perhatian kepada Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, untuk memusatkan energi pada pembangunan ekonomi, khususnya sektor penanaman modal, daripada terlibat dalam polemik politik.

"Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daelie, mengingatkan bahwa Bahlil tidak perlu terlibat dalam polemik politik, terutama terkait kritik dari civitas akademika terhadap Presiden Jokowi," ujar sumber dari tim pemenangan tersebut.

Menurut Firman, fokus Bahlil sebaiknya tetap pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab atas penanaman modal dan pengembangan ekonomi. "Lebih bagus Bahlil mengurusi tupoksinya saja, yaitu soal penanaman modal dan yang berkaitan dengan batasan-batasan tupoksinya," tambahnya.

Sementara itu, kritik dari civitas akademika berbagai perguruan tinggi terhadap Presiden Jokowi terus berlanjut. Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran, dan berbagai institusi pendidikan tinggi lainnya telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Bahlil sendiri sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa gerakan kritik yang berasal dari civitas akademika ini tidak mungkin bersifat organik semata, namun diyakini ada pihak-pihak yang mengendalikannya. Namun, Firman menekankan bahwa kritik dari para akademisi harus dipandang serius, mengingat kredibilitas dan integritas tinggi yang dimiliki oleh mereka.

"Hingga kini, kritik civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi terus berlanjut. Tercatat sudah ada sikap yang disuarakan civitas Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)," ungkap Firman.

Ditambahkan bahwa sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Padjajaran, Universitas Mulawarman, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya, telah menyampaikan tuntutan dan kritik serupa, khususnya terkait dengan penilaian mereka terhadap demokrasi di era kepemimpinan Jokowi.