Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Ingatkan Bahlil Fokus, Kritik Kampus Terhadap Jokowi Dikecam

Podnografi' Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD memberikan teguran kepada Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk lebih memfokuskan diri pada tugas-tugasnya terkait penanaman modal. Hal ini datang sebagai tanggapan terhadap respons Bahlil terhadap kritik yang dilontarkan oleh civitas academica perguruan tinggi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daelie, menegaskan pentingnya Bahlil untuk tidak terlibat dalam merespons kritik yang berasal dari kalangan akademisi. "Lebih bagus Bahlil mengurusi tupoksinya saja, yaitu soal penanaman modal dan yang berkaitan dengan batasan-batasan tupoksinya," ungkap Firman di Media Center TPN, Jakarta Pusat.

Menurut Firman, Bahlil tidak perlu khawatir dengan gelombang kritik tersebut, karena lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu telah ada untuk menangani masalah terkait penyelenggaraan pemilu. Dia juga menegaskan bahwa kritik yang disuarakan oleh guru besar dan dosen memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi serta tidak mungkin diarahkan oleh kepentingan tertentu.

Namun, Bahlil sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa ada pihak yang mendalangi gerakan kritik dari civitas academica. "Ini skenario ini sudah paham sebagai mantan aktivis," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Berbagai perguruan tinggi, termasuk UGM, UI, ITB, Universitas Padjajaran, ITS, Universitas Airlangga, dan lainnya, telah menyuarakan kritik terhadap kondisi demokrasi di era pemerintahan Jokowi. Mereka menyampaikan tuntutan dan kritik serupa terkait dengan kemunduran demokrasi dan penyimpangan yang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, Firman juga mengimbau agar aparat dan pejabat negara, termasuk Bahlil, tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat intimidatif dan merendahkan martabat para intelektual, akademisi, dan institusi perguruan tinggi.

Kritik dari civitas academica terhadap pemerintahan Jokowi terus berlanjut, dengan berbagai universitas seperti UGM, UI, Universitas Padjajaran, Universitas Mulawarman, dan lainnya, terus menyuarakan aspirasi mereka agar demokrasi di Indonesia bisa pulih dan negara bisa kembali pada jalur yang benar.