AHY Siap Tuntaskan Program Prioritas: Demokrat Berperan Aktif dalam Kabinet Jokowi

Podnografi' Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa bersyukur karena dirinya kembali menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut AHY, pelantikan dirinya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada hari ini juga menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk kembali berada dalam lingkup pemerintahan. Ia mengamati bahwa Demokrat telah berada di luar pemerintahan selama hampir sepuluh tahun terakhir.

"Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).

AHY percaya bahwa kehadiran partainya dalam pemerintahan akan memudahkan dalam memberikan kontribusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Karena kebijakan itu di tangan eksekutif, walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting," ujarnya.

AHY menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan program-program di Kementerian ATR/BPN dalam delapan bulan terakhir masa jabatan.

Salah satu prioritas yang akan ditangani adalah terkait dengan sertifikasi elektronik. Menurut AHY, langkah ini dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan terutama dalam menangani praktik mafia tanah.

"Juga ini masalah keadilan. Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita juga punya tujuan," ujar AHY.

Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung memberikan tiga tugas kepada AHY. Jokowi ingin adanya percepatan dalam penerapan tiga kebijakan, yakni pertama, kebijakan digitalisasi sertifikat tanah.

"Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

Tugas kedua, kata Jokowi, berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon atau carbon trading.

Kemudian, tugas ketiga untuk AHY adalah terkait dengan sertifikasi tanah. Jokowi berharap kebijakan ini dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan.

"Yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL, harus segera bisa kita selesaikan," ucap Jokowi.