BSSN Rilis Pernyataan Resmi Terkait Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Jimbo Menjual Data dengan Harga Tinggi

Podnografi' Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya buka suara mengenai dugaan kebocoran data pemilih yang menggemparkan. Setelah empat hari kasus ini mencuat di media sosial dan berita, Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait insiden ini.

"Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang terjadi," ungkap Ariandi dalam keterangannya.

BSSN berkomitmen untuk memberikan asistensi dan rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU. Meskipun pernyataan ini datang beberapa hari setelah kasus pertama kali muncul, memberikan keyakinan bahwa investigasi serius sedang dilakukan.

Sebelumnya, seorang individu dengan nama akun Jimbo mengunggah klaim kebocoran data pemilih di situs peretasan BreachForums. Jimbo menyatakan memiliki lebih dari 250 juta data pemilih yang dijual dengan harga 2 BTC atau sekitar US$74 ribu. Data yang diduga bocor mencakup informasi seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan alamat.

Pihak KPU, yang segera merespons informasi ini, menyatakan sedang berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Satgas Siber untuk mengatasi insiden ini. Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan bahwa mereka sedang berusaha memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol.

Dalam perkembangan terbaru, KPU dan BSSN menyatakan akan menyampaikan hasil investigasi dan tindak lanjutnya secara langsung. Meski demikian, pernyataan resmi ini memberikan harapan bahwa langkah-langkah konkret akan diambil untuk menjaga keamanan data pemilih Indonesia.

Pertanyaan besar tetap melayang: sejauh mana integritas data pemilih Indonesia terancam, dan apakah langkah-langkah preventif yang cukup telah diambil untuk mengamankan data ini di masa depan? Publik tentu menantikan jawaban dari pihak berwenang dan institusi terkait.