Budiman Sebut Pernyataan Thomas Lembong Langgar Etika Profesional

Podnografi' Jakarta - Kontroversi mewarnai dunia politik Indonesia ketika Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menuding pernyataan Thomas Lembong sebagai pelanggaran etika profesional. Lembong, yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era Presiden Joko Widodo, dianggap oleh Budiman telah melanggar norma dengan mengungkapkan bahwa ia membuat "contekan" selama tujuh tahun bagi Jokowi.

Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/1), Budiman mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Lembong yang menyebut ayahnya Gibran, calon presiden dari kubu Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan di ranah politik nasional.

"Apalagi menyebut kata ayahnya mas Gibran, melanggar etika profesional. Padahal paslon satu seringkali bicara tentang etika," kata Budiman.

Budiman menilai pernyataan tersebut tidak seharusnya diungkapkan secara terbuka dan dapat membuat semua pihak menjadi tidak nyaman. Ia juga menyoroti pentingnya peran seorang menteri dalam memberikan masukan kepada presiden, dan bahwa ketidaketisan secara profesional dapat menciptakan ketidaknyamanan di antara atasan lama dan baru.

Pada debat keempat Pilpres 2024, Gibran secara kontroversial sering menyebut nama Lembong terutama saat mengkritik Cak Imin. Salah satu momen mencolok adalah ketika Gibran menyindir pemahaman Cak Imin terhadap isu Lithium Ferro Phosphate (LFP).

Menanggapi serangan tersebut, Lembong menjelaskan bahwa kemungkinan Gibran menyebut namanya karena rindu dan keinginan untuk mendapatkan masukan berkualitas. Ia menyebutkan bahwa selama tujuh tahun sebagai tangan kanan Presiden Jokowi, telah memberikan masukan berkualitas kepada ayah Gibran.

Meski demikian, Budiman membela Cak Imin terkait 'contekan' yang disebut oleh Lembong, mengklaim bahwa konteksnya berbeda dengan apa yang dilakukan Cak Imin dalam debat sebelumnya.

Pernyataan Lembong dan respons dari pihak terlibat menciptakan sorotan dalam dunia politik Indonesia, menciptakan ketegangan dan perdebatan. Meskipun banyak pihak yang mencela pernyataan Lembong, ada juga yang berpendapat bahwa isu ini seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari substansi debat Pilpres 2024.