Ganjar Beri Nilai 5 untuk Penegakan Hukum di Era Jokowi, Nusron Sindir Mahfud MD

Podnografi' Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang memberikan nilai jeblok untuk penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ganjar memberikan nilai ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia capres-cawapres. Nusron menyarankan agar Ganjar menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Menko Polhukam Mahfud MD, yang menurutnya bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Menurut Nusron, penilaian Ganjar terhadap penegakan hukum seharusnya lebih diarahkan kepada Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 hingga 10, menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini mengundang kemarahan dan kecemasan masyarakat.

Ganjar menyatakan bahwa peringatan ini seharusnya membuat semua pihak lebih berhati-hati dalam menjaga proses penegakan hukum agar lebih baik, lebih parsial, dan hadir untuk semua. Ia menilai bahwa faktor yang membuat penegakan hukum turun adalah adanya rekayasa dan intervensi.

Pernyataan Ganjar ini menjadi sorotan karena mencerminkan pandangan kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Selain memberikan nilai rendah, Ganjar juga menyatakan bahwa jika terpilih sebagai presiden, ia akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di tanah air.