Ganjar Pranowo Nilai Penegakan Hukum di Era Jokowi Jeblok dan Sapa Menko Polhukam Mahfud MD

Podnografi' Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, memberikan tanggapan terhadap penilaian Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo. Ganjar memberikan nilai 5 dan menyebutnya jeblok, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia capres-cawapres. Nusron Wahid menyindir Menko Polhukam Mahfud MD, mengingatkan bahwa Mahfud bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia.

Ganjar Pranowo menyampaikan penilaiannya dalam acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11), dengan mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia menimbulkan kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Ia memberikan nilai jeblok terkait peristiwa terkini yang mempengaruhi persepsi publik terhadap ketegasan pemerintah.

Menanggapi sindiran Nusron Wahid, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa penilaian negatifnya atas penegakan hukum tidak bersifat pribadi melainkan sebagai peringatan untuk menjaga agar hukum berjalan lebih baik, parsial, dan hadir untuk semua warga negara. Ia menilai penegakan hukum yang sebelumnya dinilai 7 hingga 8, kini menurun akibat rekayasa dan intervensi.

Ganjar Pranowo juga menegaskan bahwa jika terpilih sebagai presiden, ia akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya kewenangan yang diberikan kepada pemimpin untuk memperbaiki arus penegakan hukum.