Gibran Klaim Kecurangan Pilpres 2024: Punya Bukti Tapi Pilih Damai Selama Ramadan

Podnografi' Jakarta - Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, membuat klaim mengejutkan terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Meski mengklaim memiliki bukti-bukti substansial, pihaknya memutuskan untuk tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Gibran menegaskan bahwa tujuannya adalah menjaga stabilitas politik dan menciptakan suasana damai menjelang bulan Ramadan.

Dalam pernyataannya pada Selasa (20/2), Gibran mengungkapkan bahwa timnya telah mengumpulkan beberapa bukti terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain. Namun, ia memilih untuk tidak menempuh jalur hukum saat ini, dengan harapan bahwa elit politik dan tokoh nasional dapat menjaga ketenangan di tanah air.

"Ya, kita juga memiliki beberapa bukti," ujar Gibran, "Tapi yang jelas, kita ingin suasana pasca-pencoblosan ini bisa adem, para tokoh, para pimpinan bisa kumpul lagi bersilaturahmi lagi."

Gibran menyinggung tentang bulan Ramadan yang akan tiba beberapa pekan mendatang, mengungkapkan harapannya agar suasana politik dapat lebih kondusif. "Bulan puasa akan segera tiba, kita ingin suasana menjadi lebih damai," tambahnya.

Meskipun ada bukti-bukti yang diklaim oleh pihaknya, Gibran menekankan bahwa proses penghitungan suara manual masih berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia enggan memberikan jawaban jelas saat ditanya tentang kemungkinan melaporkan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi.

"Halah, itu (melaporkan kecurangan) urusan nanti, santai aja. Sekarang kita fokus urusan pekerjaan yang ada sekarang," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, mengklaim menemukan sejumlah dugaan kecurangan selama masa tenang Pemilu 2024. Dugaan pertama terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana seorang anggota KPU diduga memanipulasi panitia pemilihan untuk mendukung salah satu pasangan calon.

"Informasi yang kami terima menunjukkan bahwa seorang anggota KPU Kabupaten Wonosobo dengan inisial R telah memengaruhi panitia pemilihan kecamatan, PPK, dan panitia pemungutan suara TPS untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden," kata Habiburokhman.

Kasus serupa juga ditemukan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, beserta laporan politik uang di Jakarta Timur. Habiburokhman menegaskan bahwa semua kasus tersebut sedang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dengan klaim kecurangan yang menjadi perbincangan hangat, Indonesia menantikan perkembangan selanjutnya menjelang pemilihan umum dan juga menyambut bulan Ramadan dengan harapan suasana damai dan bersahabat.