JK Buka Rahasia! Data Pembelian Alutsista Tidak Rahasia, Rakyat Berhak Tahu

Menurut JK, tak ada yang perlu disembunyikan terkait pembelanjaan alutsista, masyarakat berhak tahu alokasi pajak yang mereka berikan

Averroes Gibraltar

Jan 10, 2024 - 23:05

JK Buka Rahasia! Data Pembelian Alutsista Tidak Rahasia, Rakyat Berhak Tahu

JK ikut buka suara soal data terkait pembelian Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang diklaim rahasia.

Podnografi' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dengan tegas menyatakan bahwa data pembelian Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bukanlah rahasia. JK menggarisbawahi bahwa transparansi dalam penggunaan pajak yang diberikan oleh rakyat perlu dijaga, dan masyarakat berhak mengetahui secara terbuka kemana dana tersebut dialokasikan.

Menurut JK, pembelanjaan untuk alutsista Indonesia sudah diketahui oleh negara-negara lain. Ia mencatat bahwa berbagai jenis alutsista sering dipamerkan saat perayaan Hari Ulangtahun TNI, menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan. "Apa anda enggak tahu, you beli pesawat dua, dia tahu di Amerika di Eropa. Kita beli tank tahu itu orang, dan tiap kali 5 Oktober ada pameran kan terbuka semuanya," ungkap JK di kediamannya.

Pernyataan JK ini muncul setelah debat ketiga Pilpres 2024, di mana capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diminta untuk membuka sejumlah data terkait pertahanan Indonesia. Meskipun tidak memberikan jawaban langsung, Prabowo menawarkan forum di luar debat untuk mendiskusikan secara lebih rinci permintaan data tersebut.

Dalam konteks ini, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menekankan pentingnya transparansi dari Prabowo, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait anggaran, proses pembelian alutsista, dan juga soal food estate. Permintaan tersebut menandai pentingnya kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Sementara Prabowo tidak memberikan jawaban langsung terhadap permintaan data tersebut dalam debat, JK menegaskan bahwa rakyat harus tahu dan memahami bagaimana penggunaan pajak mereka berkontribusi pada pertahanan negara. Pernyataan JK ini menguatkan panggilan untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pertahanan negara, serta membawa isu tersebut ke ranah publik untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut.