JK Peringatkan Krisis Demokrasi di Indonesia: Dinasti dan Nepotisme Merajalela

Cydem.co.id' Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan keprihatinannya terkait kualitas demokrasi Indonesia dalam Habibie Democracy Forum di Jakarta. Dalam pidatonya, JK mencatat bahwa masalah-masalah demokrasi, seperti isu dinasti dan nepotisme, muncul lebih cepat daripada yang dihadapi pemerintahan sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun.

JK merinci perbandingan antara era Soekarno dan Soeharto dengan masa kini, menyoroti bahwa kedua presiden tersebut tidak terlibat dalam pembentukan dinasti atau penyalahgunaan kekuasaan keluarga. Namun, dalam konteks sekarang, munculnya isu dinasti dan nepotisme menjadi sorotan tajam JK. Ia menegaskan bahwa tindakan cepat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar tidak merusak demokrasi yang telah dibangun.

JK memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis politik jika tuntutan kemakmuran dan demokrasi tidak terpenuhi. Dengan merujuk pada pengalaman sejarah, ia mengingatkan bahwa krisis politik dapat muncul ketika mayoritas publik merasa tidak puas dan mulai menyuarakan protes. Kritikan dari berbagai pihak, termasuk media, partai politik, dan tokoh masyarakat, menurut JK, harus dianggap sebagai sinyal bahwa perbaikan dalam sistem demokrasi Indonesia perlu segera dilakukan.

JK mengingatkan bahwa pemerintahan bisa runtuh jika mengalami dua krisis dalam waktu bersamaan, seperti yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998. Pada masa itu, krisis politik dan ekonomi bersama-sama memicu kejatuhan pemerintahan. Untuk itu, JK mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah situasi serupa terulang di masa sekarang, dengan fokus pada penguatan demokrasi dan pemenuhan tuntutan masyarakat.

JK menekankan bahwa upaya perbaikan perlu dilakukan untuk mencegah potensi krisis politik di masa depan. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, serta melakukan perubahan yang konstruktif demi meningkatkan kualitas demokrasi. JK berharap bahwa dengan langkah-langkah preventif ini, Indonesia dapat membangun fondasi demokrasi yang kuat dan stabil untuk masa depan yang lebih baik.