JK Setuju dengan Ganjar Pranowo, Nilai Penegakan Hukum Jeblok di Era Jokowi

Podnografi' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan setuju dengan penilaian Calon Presiden Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). JK menekankan pentingnya adil dan netralitas penegakan hukum sebagai kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dalam pertemuan dengan Ganjar di kediamannya pada Minggu (19/11), JK menyatakan, "Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali."

Ganjar sebelumnya memberikan nilai 5 terkait penegakan hukum di pemerintahan Jokowi. Penilaian ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia capres-cawapres, yang berdampak pada persepsi publik terhadap keberlanjutan penegakan hukum.

Menanggapi hal ini, JK mengungkapkan keinginannya agar bangsa ini tetap aman, dengan syarat adanya keadilan dan netralitas dalam penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika Pemilu 2024 dipenuhi oleh ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara.

Ganjar juga menyoroti penurunan nilai penegakan hukum dari sebelumnya 7-8 menjadi 5, yang menurutnya disebabkan oleh rekayasa dan intervensi. Permasalahan ini menjadi sorotan karena dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia.

Melalui dialog ini, muncul keprihatinan bersama terhadap pentingnya menjaga integritas penegakan hukum sebagai pijakan fundamental bagi kemajuan bangsa ke depan.