Jusuf Kalla Setuju dengan Ganjar Pranowo: Penegakan Hukum di Era Jokowi Jeblok

Podnografi' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan dukungan terhadap penilaian calon presiden, Ganjar Pranowo, yang menyebut bahwa penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan kualitas. Dalam pertemuan dengan Ganjar, JK menyatakan bahwa suasana politik terkini membutuhkan penegakan hukum yang adil dan netral untuk memastikan kedamaian dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ganjar Pranowo memberikan penilaian rendah sebesar 5 dari skala 1 hingga 10 terhadap kinerja pemerintah Jokowi, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ganjar menyoroti perubahan persepsi publik terhadap ketegasan pemerintah, yang dianggapnya turun karena sejumlah kejadian terkini. Selain itu, Ganjar juga menilai bahwa penegakan hukum yang sebelumnya mendapat nilai 7 hingga 8, kini mengalami penurunan akibat rekayasa dan intervensi.

Jusuf Kalla menambahkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika Pemilu 2024 dilaksanakan dengan adil dan netral. Ia menekankan bahwa ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara dapat membahayakan masa depan bangsa. Dalam konteks ini, Jusuf Kalla menunjukkan kepeduliannya terhadap stabilitas politik dan keadilan, memandangnya sebagai fondasi yang diperlukan untuk mencapai cita-cita besar bangsa.

Pertemuan antara Jusuf Kalla dan Ganjar Pranowo ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang Pemilu 2024. Dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti JK dan Ganjar memiliki potensi untuk memengaruhi pandangan masyarakat terhadap arah politik yang diambil oleh para pemimpin calon presiden.