Jusuf Kalla Setuju dengan Ganjar: Penegakan Hukum Jeblok di Era Jokowi, Ancam Visi Indonesia Emas 2045

Podnografi' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan kesetujuannya terhadap penilaian calon presiden Ganjar Pranowo mengenai penegakan hukum yang dianggap jeblok selama era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini muncul setelah Ganjar memberikan nilai rendah, yaitu 5 dari skala 1 hingga 10, terkait kinerja pemerintah Jokowi dalam menegakkan hukum.

Menurut JK, penegakan hukum yang adil dan netral menjadi kunci penting bagi keamanan bangsa dan tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Dalam pertemuan dengan Ganjar, JK menyatakan bahwa situasi politik terkini, terutama menjelang Pemilu 2024, memiliki dampak signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan hukum yang objektif.

Ganjar sendiri mencatat penurunan signifikan dalam penegakan hukum, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dia juga menyoroti adanya rekayasa dan intervensi yang berkontribusi pada penurunan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Penilaian ini menciptakan peringatan serius tentang keberlanjutan demokrasi dan keadilan di Indonesia, mempertanyakan kesiapan negara untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Jika penegakan hukum tidak segera diperbaiki, risiko terjadinya konflik dan masalah sosial dapat menghambat perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan adil.