Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Soal Netralitas di Pemilu 2024: "Sumpah Al-Quran Harus Dipertahankan"

Podnografi' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dengan tegas mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pentingnya menjaga netralitasnya dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurut JK, netralitas seorang presiden bukan hanya kewajiban etika, tetapi juga tercantum dalam sumpah jabatan, yang melibatkan penggunaan kitab suci Al-Quran.

"Saya selalu mengingatkan bahwa netralitas itu merupakan bagian dari keadilan dan sumpah seorang presiden," ujar JK di kediamannya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta, pada Rabu (10/1).

"Presiden bersumpah dengan mengucapkan, 'Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,'" tambahnya.

JK memperingatkan bahwa melanggar netralitas dalam Pemilu 2024 dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap dua sumpah sekaligus, yakni sumpah yang diatur dalam Undang-undang dan sumpah Al-Quran.

"Seorang pejabat, bukan hanya presiden, jika tidak adil, itu berarti melanggar dua sumpah, kepada Allah dan kepada Undang-undang," jelas JK.

Selain itu, JK juga menegaskan agar anggota TNI-Polri menjaga netralitas mereka dalam kontestasi politik tahun ini. Ia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah beberapa kali menginstruksikan agar mereka tetap netral.

"Jika tidak netral, itu berarti aparat tidak mematuhi perintah presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa Jokowi tetap fokus bekerja sebagai presiden menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut sebagai tanggapan terhadap klaim TKN Prabowo-Gibran yang menyatakan bahwa Jokowi mendukung pasangan nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dalam upayanya untuk menjaga netralitas, JK juga mengingatkan seluruh pejabat untuk tetap mematuhi kewajiban netral dalam Pemilu 2024. Ia menekankan bahwa pelanggaran terhadap netralitas tidak hanya melibatkan sumpah jabatan saja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap keyakinan agama.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyambut baik peringatan dari JK dan menegaskan bahwa Presiden Jokowi sepenuhnya berfokus pada tugas-tugas kepemimpinan dan pelaksanaan program-program strategis untuk kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan JK menjadi sorotan publik, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan menjaga netralitasnya di tengah gejolak politik menjelang Pemilu 2024. Netralitas Presiden Jokowi dan aparat TNI-Polri menjadi isu krusial yang dapat memengaruhi dinamika politik nasional.