Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir Mewanti-Wanti Oligarki Koalisi Pasca-Pilpres 2024 di Depan Ganjar dan Mahfud

Podnografi' Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, secara tegas memperingatkan risiko munculnya oligarki koalisi setelah Pilpres 2024. Peringatan ini disampaikannya dalam sebuah dialog publik bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di kampus UMJ pada Kamis (23/11).

Dalam dialog tersebut, Haedar menyoroti dinamika penyusunan Undang-Undang (UU) di DPR yang, menurutnya, seringkali dipenuhi dengan tarik-menarik kepentingan dan akhirnya tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Ia menyebutnya sebagai bentuk oligarki koalisi, di mana UU yang disahkan seringkali tidak memperhatikan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Haedar menambahkan bahwa situasi ini harus dihindari agar kasus-kasus seperti penyusunan UU dalam waktu singkat tidak terulang di masa depan. Ia menginginkan proses legislasi yang lebih transparan dan memperhatikan suara seluruh kekuatan masyarakat.

Tak hanya itu, Haedar juga memberikan peringatan kepada Ganjar dan Mahfud agar visi misi yang diusung tetap realistis dan dapat diterima oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga agar janji-janji yang dibuat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada.

Haedar menyampaikan pesan bahwa janji dan visi misi capres-cawapres harus sesuai dengan kemampuan yang objektif dan dapat diterima oleh kekuatan masyarakat, termasuk Muhammadiyah. Ia berharap Ganjar dan Mahfud terus mendengar aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Muhammadiyah, karena menurutnya, suara Muhammadiyah adalah cerminan suara masyarakat.

Dengan peringatan ini, Haedar Nashir ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan pernyataan pasangan calon yang memenangkan Pilpres 2024 akan mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan mencegah terjadinya praktik-praktik politik yang tidak sehat, seperti oligarki koalisi.