Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir Menyindir Oligarki Koalisi di Depan Ganjar dan Mahfud, Mendorong Transparansi dalam Proses Penyusunan UU

Podnografi' Jakarta - Dalam dialog publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti risiko terjadinya oligarki koalisi pasca-Pilpres 2024, mengingatkan agar proses penyusunan undang-undang (UU) tetap transparan, dan menekankan perlunya janji-janji yang realistis dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Haedar Nashir mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik oligarki koalisi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, Haedar menyoroti pengalaman penyusunan UU di DPR yang sering kali didominasi oleh kepentingan partai politik dan tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat.

"Setiap UU yang dikehendaki apapun jadi. Tidak peduli suara Muhammadiyah, NU, dan semua kekuatan masyarakat," ujar Haedar Nashir.

Selain itu, Haedar juga mengingatkan pasangan Ganjar-Mahfud untuk tidak membuat visi misi yang terlalu ambisius atau di luar kemampuan. Ia menekankan pentingnya janji-janji yang dapat diwujudkan dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

"Berjanjilah yang objektif, untuk dan atas nama bangsa. Jangan bikin janji-janji yang nanti di luar kemampuan," tambahnya.

Dalam konteks Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pentingnya melibatkan kekuatan masyarakat, termasuk Muhammadiyah, dalam proses pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa suara Muhammadiyah adalah representasi dari suara masyarakat yang perlu diperhatikan.

"Suara Muhammadiyah adalah suara masyarakat," kata Haedar Nashir.

Dengan dialog ini, Haedar Nashir berharap agar Pilpres 2024 tidak hanya menghasilkan kepemimpinan yang kuat tetapi juga responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.