Krisis Keuangan Israel: Anggaran untuk Gempur Gaza Capai Rp897 Triliun, Ekonomi Terancam

Podnografi' Jakarta - Bank Sentral Israel memperingatkan bahwa anggaran pertahanan yang mencapai US$58 miliar atau setara Rp897 triliun untuk konflik di Gaza dapat menjadi beban berat bagi perekonomian negara tersebut. Gubernur Bank Sentral, Amir Yaron, menyoroti potensi peningkatan utang yang dapat mengakibatkan imbal hasil yang lebih tinggi, depresiasi mata uang, dan risiko inflasi.

Menurut Yaron, penanganan biaya perang memerlukan kebijakan yang bijak, termasuk pemangkasan belanja di sektor-sektor non-penting dan potensi kenaikan tarif pajak. "Tanpa tindakan cepat, risiko kerugian ekonomi di masa depan akan semakin besar," ujar Yaron dalam keterangannya kepada Reuters.

Pemerintah Israel diingatkan untuk segera menyesuaikan anggaran, terutama dengan mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak efisien. Yaron menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang akuntabel dan menetapkan prioritas belanja negara agar dapat mengatasi dampak ekonomi jangka panjang.

Bank Sentral Israel baru-baru ini menurunkan suku bunga pinjaman jangka pendek, menjadi langkah pertama dalam empat tahun terakhir. Keputusan tersebut menjadi sorotan karena Israel menjadi negara maju pertama yang melonggarkan kebijakan moneternya di tengah ketidakpastian konflik dengan Hamas.

Meskipun penurunan suku bunga diapresiasi oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai stimulus untuk pertumbuhan bisnis, Gubernur Yaron tetap mendesak parlemen untuk menjaga disiplin anggaran. Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit anggaran sekitar 6 persen dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024.

Meski tingkat inflasi menurun menjadi 3,3 persen pada November 2023 dibandingkan Oktober yang mencapai 3,7 persen, hal ini masih di atas target inflasi Israel sebesar 1 hingga 3 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 2 persen untuk tahun 2023 dan 2024, dengan harapan mencapai 5 persen pada tahun 2025.