Kunjungan Koalisi Sipil ke Menko Polhukam Mahfud MD: Soroti Pilpres 2024 dan Usulan Pemakzulan Jokowi

Podnografi' Jakarta - Pada hari Selasa (9/1), Mahfud MD, Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, menerima kunjungan dari 22 anggota koalisi masyarakat sipil di kantor Kemenko Polhukam. Dalam pertemuan yang berlangsung siang itu, sejumlah tokoh, termasuk Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letjen Purn Suharto, menyampaikan keluhan terkait dugaan kecurangan pada Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurut mereka, pemilu ini diduga tidak berjalan sesuai harapan, dan mereka menyerukan keterlibatan Mahfud dalam menanggapi isu ini. Selama pertemuan, Mahfud menerima keluhan-keluhan tersebut, khususnya terkait kecurangan yang diduga terjadi, dan para anggota koalisi meminta Kemenko Polhukam untuk turun tangan.

Sebagai tanggapan, Mahfud menjelaskan bahwa Kemenko Polhukam memiliki desk pemilu, namun, fungsi desk tersebut lebih bersifat pemantauan dan mencatat informasi terkait pemilu. Meskipun bisa mencatat dan mengkombinasikan informasi, Kemenko Polhukam tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penindakan langsung. Mahfud menekankan bahwa laporan yang masuk ke desk pemilu Polhukam akan diserahkan ke lembaga terkait seperti Bawaslu, KPU, atau DKPP.

Selain perbincangan mengenai dugaan kecurangan, pertemuan tersebut juga mencuatkan usulan menarik dari anggota koalisi. Mereka mengungkapkan keinginan agar pemilu dilakukan tanpa adanya presiden, dan bahkan mengusulkan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Dalam menanggapi usulan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa keputusan mengenai pemakzulan presiden sepenuhnya merupakan kewenangan DPR. Ia menunjukkan sikap netralnya, menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat ikut campur dalam proses pemakzulan dan mengarahkan para koalisinya untuk membawa usulan tersebut ke DPR.

Pertemuan ini menciptakan dinamika baru dalam peta politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Meskipun tidak memberikan tanggapan yang komitmen, respons Mahfud terhadap keluhan dan usulan dari koalisi sipil menjadi sorotan penting dalam perjalanan demokrasi Tanah Air.