Moeldoko Balas Kritik JK, Sebut Netralitas Jokowi Tidak Disentuh, Isu Netralitas Hanya Musiman

Moeldoko menegaskan bahwa Jokowi telah memerintahkan aparat negara untuk tetap netral dalam pemilihan tahun ini

Jan 15, 2024 - 17:39
Moeldoko Balas Kritik JK, Sebut Netralitas Jokowi Tidak Disentuh, Isu Netralitas Hanya Musiman
KSP Moeldoko menyindir balik Jusuf Kalla yang menyinggung soal netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Podnografi' Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko memberikan respons tegas terhadap kritik yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla (JK) terkait netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks Pemilihan Presiden 2024. Moeldoko menyebut bahwa pernyataan JK bersifat subjektif dan menilai bahwa seharusnya JK memiliki pandangan yang lebih jernih terkait posisi Jokowi.

Moeldoko menegaskan bahwa Jokowi telah secara konsisten bersikap netral dalam Pilpres 2024. Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan aparat negara untuk tetap netral dalam pemilihan tahun ini.

Pihak Moeldoko juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang, menurut mereka, mencerminkan netralitas Jokowi. Moeldoko menekankan bahwa tidak ada perbedaan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat berdasarkan pilihan calon presiden.

"Netralitas pemerintah adalah fakta, bukan hanya retorika. Jokowi telah memastikan bahwa aparat negara tetap netral, dan kebijakan yang diambil juga mencerminkan netralitas dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024," ujar Moeldoko dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/1).

Lebih lanjut, Moeldoko menyatakan bahwa isu netralitas pemerintah hanya merupakan "penyakit tahunan" yang muncul setiap lima tahun sekali menjelang pemilu. Dia menilai serangan terhadap netralitas Jokowi sebagai bagian dari dinamika politik nasional yang kerap muncul sebagai isu musiman.

Sebelumnya, Jusuf Kalla, mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12, telah mengingatkan Jokowi terkait netralitas dalam Pilpres 2024. Kalla menekankan bahwa netralitas adalah bagian dari sumpah seorang presiden, dan melanggar netralitas dapat dianggap melanggar undang-undang dan agama.

"Saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Jadi seorang pejabat ya bukan hanya presiden tidak adil itu melanggar sumpahnya jadi dua kena, Allah kena, Undang-undang kena ya," tegas JK di rumahnya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta, Rabu (10/1).

Dengan berbagai pernyataan dan respons ini, isu netralitas Jokowi di Pilpres 2024 semakin menjadi sorotan publik, menciptakan dinamika menarik di kancah politik nasional.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow