Moeldoko Tegaskan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Kritik Jusuf Kalla Dipandang Subjektif

Podnografi' Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko memberikan pernyataan tegas terkait netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2024, sebagai tanggapan atas kritik yang disampaikan oleh Jusuf Kalla. Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/1), Moeldoko menyebut bahwa pandangan Jusuf Kalla terhadap posisi Jokowi terkesan subjektif dan seharusnya lebih jernih.

Moeldoko menegaskan bahwa Jokowi telah dengan tegas memerintahkan aparat negara untuk tetap netral dalam pilpres kali ini. Beliau menambahkan bahwa netralitas Jokowi juga tercermin dari kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan pilihan calon presiden.

"Ini penyakit tahunan. Setiap lima tahun sekali selalu muncul masalah netralitas," ungkap Moeldoko, merujuk pada isu-isu seputar netralitas pemerintah yang kerap muncul menjelang pemilu.

Sebelumnya, Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, mengingatkan Jokowi terkait netralitas dalam Pilpres 2024. Kalla menekankan bahwa netralitas adalah bagian dari sumpah seorang presiden, dan melanggar netralitas dapat dianggap melanggar undang-undang dan agama.

"Saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden," ujar JK di rumahnya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta, Rabu (10/1). "Jadi seorang pejabat ya bukan hanya presiden tidak adil itu melanggar sumpahnya jadi dua kena, Allah kena, Undang-undang kena ya," tambahnya.

Dalam menghadapi kritik ini, Moeldoko menegaskan bahwa isu netralitas pemerintah hanya merupakan isu musiman yang muncul setiap lima tahun sekali menjelang pemilu. Pernyataannya tersebut memberikan penegasan terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga netralitas dan merespons kritik yang muncul dalam arena politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.