Rektor Perguruan Tinggi Ditekan untuk Dukung Jokowi: Mahfud MD Ungkap Operasi Intervensi

Podnografi' Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan adanya operasi mendekati rektor-rektor perguruan tinggi dengan tujuan memaksa mereka menyuarakan narasi positif terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Operasi ini dikabarkan sebagai upaya untuk menekan rektor-rektor yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam acara "Tabrak Prof!" di sebuah cafe di Seturan, Sleman, DIY, pada Senin malam (5/2), Mahfud menyatakan, "Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Ada beberapa rektor yang membuat pernyataan sesuai dengan permintaan tersebut."

Meskipun demikian, tidak semua rektor merespons permintaan tersebut dengan positif. Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata, secara terang-terangan menolak untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," ujar Mahfud.

Namun, Mahfud menambahkan bahwa beberapa rektor memodifikasi pernyataan tersebut, ada yang netral, dan ada pula yang membacakan sesuai pesan yang ditulis oleh oknum yang melakukan operasi tersebut.

Mahfud mengapresiasi gerakan kritis civitas academica berbagai perguruan tinggi yang mengkritik Jokowi. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih bermartabat. Semakin ditekan perguruan tinggi, semakin kuat pula gerakan kritis ini.

Belakangan ini, lebih dari 10 kampus di Indonesia, termasuk Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Hasanuddin (Unhas), menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Pihak Istana merespons kritik dari civitas academica dengan menganggapnya sebagai bagian dari pertarungan dan penggiringan opini menjelang pemilu. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan perlunya menanggapi kritik tersebut sesuai dengan koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.