Akun @nasionalcorruption di TikTok menjadi penyebar rekaman tersebut, menyebutnya sebagai percakapan antara Dandim Bupati, Kapolres, dan Kajari di Batubara. Dalam rekaman itu, terdengar pembahasan strategi untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 di tingkat desa.
"Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres, dan Kajari di Batubara," demikian keterangan di akun tersebut.
Suara dalam video tersebut menyuarakan arahan untuk secara langsung mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Dana desa sebesar Rp100 ribu juga didiskusikan untuk kepentingan Pilpres 2024, dengan perincian penggunaan yang mencurigakan.
Pihak yang disebut dalam rekaman, termasuk TNI, Kapolres Batubara, Mabes Polri, hingga Kejaksaan Agung, secara tegas membantah keterlibatan mereka. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batubara, Amru Siregar, menyatakan bahwa rekaman tersebut merupakan fitnah dan hoaks, dan meminta permohonan maaf terbuka dari penyebar video tersebut.
Begitu juga dengan Kapolres Batubara, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, yang menyatakan rekaman itu sebagai hoaks dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Polda Sumatera Utara dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko telah melakukan penelusuran dan menyatakan bahwa rekaman audio tersebut tidak benar atau hoaks. Mereka menekankan bahwa Polri tetap netral dalam Pemilu 2024.
Bantahan juga datang dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Nugraha R Gumilar, yang menegaskan bahwa Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan seperti yang terdengar dalam rekaman percakapan tersebut.
Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis, telah memberikan perintah kepada jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal terkait informasi tersebut. Hasil penelusuran akan dievaluasi lebih lanjut.
Semakin mendekati hari pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024, netralitas aparat menjadi fokus kritis. Skandal ini menciptakan ketegangan politik di Batubara, sementara pihak berwenang berkomitmen untuk memastikan Pemilu berjalan aman, damai, dan adil. Netralitas aparat diuji, dan masyarakat menanti perkembangan selanjutnya dari skandal rekaman kontroversial ini.
