Skandal Tol MBZ: Menteri PUPR Basuki Buka Suara, Kejaksaan Ungkap Modus Kecurangan Proyek

Podnografi' Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memberikan tanggapan terkait kontroversi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II atau Tol MBZ. Meski seharusnya menggunakan rangka beton, tol ini dikabarkan menggantinya dengan rangka baja. Basuki meyakinkan bahwa penggunaan baja sudah diuji dan bersertifikasi, serta memastikan keamanan tol tersebut.

Kontroversi ini muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan modus kecurangan dalam kasus korupsi pembangunan Tol MBZ pada tahun 2016-2017. Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo, menjelaskan bahwa para tersangka dalam kasus ini melakukan tindakan korupsi dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Rencananya, tol yang seharusnya menggunakan rangka beton, diubah menjadi rangka baja.

Haryoko tidak merinci identitas tersangka yang terlibat dalam perubahan tersebut, namun, Kejagung sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perubahan tersebut.

Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum, yaitu persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp13,5 triliun. Sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

Kasus ini menyoroti permasalahan dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya dalam hal transparansi, tata kelola keuangan, dan upaya pencegahan korupsi. Sementara menteri memastikan bahwa teknis penggunaan rangka baja adalah pilihan yang sah, penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang akan mengungkap seluruh rangkaian kejadian dan pertanggungjawaban yang seharusnya ditetapkan.