Wali Nanggroe Aceh Singgung Presiden Terpilih Implementasikan Penuh MoU Helsinki

Podnografi' Banda Aceh - Dalam momentum Pemilu 2024, Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar, mengeluarkan seruan penting kepada presiden terpilih untuk memastikan implementasi penuh Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki guna mendukung kemajuan dan perdamaian di Provinsi Aceh. MoU tersebut, yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menjadi landasan penting bagi pembangunan Aceh pasca-konflik.

"Siapa pun presiden yang terpilih, saya berharap butir-butir yang masih tertunda dalam MoU Helsinki diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi kunci bagi kemajuan dan stabilitas Aceh," ujar Tgk Malik Mahmud Al Haytar setelah menggunakan hak suaranya di TPS Desa Beurawe, Banda Aceh, pada Rabu (14/2).

Menyoroti kebutuhan akan fokus pembangunan yang merata di Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar menekankan pentingnya perhatian kontinu terhadap wilayah tersebut. "Aceh masih memerlukan dorongan pembangunan yang berkelanjutan. Kita harus memastikan bahwa setiap wilayah di Aceh mendapat manfaat dari pembangunan tersebut," katanya.

Namun, implementasi MoU Helsinki menghadapi sejumlah tantangan teknis yang perlu diatasi. Misalnya, beberapa butir perjanjian, termasuk tentang pengelolaan dana pinjaman luar negeri dan pembagian pendapatan antara pusat dan Aceh, masih belum direalisasikan sepenuhnya.

Dalam kajian tahun 2019, DPR Aceh menyoroti beberapa hambatan teknis yang menghalangi pemenuhan MoU Helsinki secara menyeluruh. Salah satunya adalah masalah hukum terkait persetujuan pemerintah pusat untuk pinjaman luar negeri, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas terkait hal tersebut.

Untuk mengatasi tantangan implementasi MoU Helsinki, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah-langkah konkret, seperti penyusunan regulasi yang lebih jelas dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, akan menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan implementasi MoU tersebut.

Sebagai langkah awal, Tgk Malik Mahmud Al Haytar dan pihak terkait di Aceh berkomitmen untuk terus memperjuangkan implementasi penuh MoU Helsinki guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan kemajuan yang merata di Provinsi Aceh.