Jokowi: Masyarakat Diminta Tidak Teriak-teriak soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Masyarakat diminta oleh Jokowi untuk tidak bersuara tanpa bukti terkait dugaan kecurangan Pilpres

Feb 15, 2024 - 13:58
Jokowi: Masyarakat Diminta Tidak Teriak-teriak soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
Presiden Jokowi menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) disertai bukti.

Podnografi' Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk tidak hanya bersuara keras mengenai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Sebagai gantinya, Jokowi menyarankan agar masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut untuk melaporkan keberatan mereka secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa laporan yang diajukan harus didukung oleh bukti yang kuat. "Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK," kata Jokowi setelah menghadiri IIMS di JI Expo, Jakarta, Kamis (15/2).

Presiden juga menyatakan keraguan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, pengawasan yang ketat telah dilakukan oleh berbagai pihak di setiap TPS, termasuk para calon anggota legislatif (caleg), partai politik, tim sukses capres-cawapres, utusan Bawaslu, dan aparat keamanan.

"Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, tetapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk melaporkannya ke Bawaslu," ujar Jokowi.

Meskipun pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 telah selesai, termasuk pilpres, beberapa lembaga survei telah merilis hasil quick count untuk memberikan gambaran awal mengenai hasil pemilihan dengan mengambil sampel dari berbagai wilayah.

Sebagian besar quick count menunjukkan kemenangan bagi pasangan Prabowo-Gibran dengan persentase suara sah di atas 50 persen. Namun, merespons hasil tersebut, tim dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud telah menyebutkan dugaan kecurangan dalam pilpres.

"Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Pak Todung Mulya Lubis (Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD) telah menyampaikan berbagai indikasi kecurangan, termasuk dari Madura, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ungkapnya di depan rumah Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow