Presiden Jokowi Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Mengatasi Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Podnografi' Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menangani dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah menghadiri Indonesia International Motor Show (IIMS) di JI Expo, Jakarta pada Kamis (15/2), Presiden Jokowi menekankan pentingnya untuk tidak hanya bersuara keras mengenai dugaan kecurangan, tetapi juga melaporkan keberatan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyatakan keyakinannya terhadap integritas proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, pengawasan yang ketat telah dilakukan oleh berbagai pihak di setiap TPS, termasuk calon anggota legislatif (caleg), partai politik, tim sukses capres-cawapres, utusan Bawaslu, dan aparat keamanan.

"Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, tetapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk melaporkannya ke Bawaslu," ujar Jokowi.

Meskipun pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 telah selesai, termasuk pilpres, beberapa lembaga survei telah merilis hasil quick count. Mayoritas hasil quick count menunjukkan kemenangan bagi pasangan Prabowo-Gibran dengan persentase suara sah di atas 50 persen. Namun, merespons hasil tersebut, tim dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud telah menyebutkan dugaan kecurangan dalam pilpres.

Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Pak Todung Mulya Lubis (Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD) telah menyampaikan berbagai indikasi kecurangan, termasuk dari Madura, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ungkapnya di depan rumah Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Dalam menghadapi isu kecurangan ini, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan kecurangan akan menjadi kunci dalam memastikan integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara hukum, yaitu dengan menyampaikan bukti-bukti yang kuat kepada lembaga yang berwenang, sebagai langkah konkrit dalam menanggapi dugaan kecurangan.