Kontroversi Ustaz Syafiq Basalamah: GP Ansor Tolak Kajian di Surabaya, Dituding Radikal

Podnografi' Jakarta - Pengajian yang diisi oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya, pada Kamis (22/2), dibubarkan oleh anggota GP Ansor dan Banser NU. Ketua PAC GP Ansor Gunung Anyar, Asyiqun Nahdli, menyatakan penolakan terhadap kajian tersebut karena penceramahnya sudah terindikasi radikal.

Syafiq Basalamah, yang dikenal sebagai ustaz yang aktif menggelar kajian sunnah di berbagai kota di Indonesia, lahir di Jember, Jawa Timur, pada tahun 1977. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Pesantren Al Irsyad al Islamiyyah Bondowoso dan melanjutkan program D1 di LIPIA Jakarta, lulus pada tahun 1998.

Pendidikan selanjutnya dijalani di Fakultas Da'wah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah, di mana Syafiq meraih gelar sarjana pada tahun 1999, serta gelar master dan doktoral. Saat ini, Syafiq Basalamah menjadi salah satu dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, mengajar mata kuliah seperti metode dakwah, akhlak islamiyah, dan sirah nabawiyah.

Selain berdakwah dan mengajar, Syafiq juga dikenal sebagai penulis buku dengan nuansa dakwah. Beberapa judul bukunya antara lain 'Andai Aku Tidak Menikah Dengannya', 'Mimpi Bertemu Nabi', 'Bersama Keluarga Masuk Surga', dan 'Berbekal Setengah Isi Setengah Kosong'.

Penceramahan Syafiq Basalamah kerap diunggah di berbagai platform media sosial pribadinya, seperti YouTube dan Instagram, dengan jadwal kajiannya rutin dipublikasikan. Meski demikian, ini bukan kali pertama Syafiq mengalami penolakan dari kelompok masyarakat. Sebelumnya, penolakan juga terjadi saat ia hendak menghadiri Tabligh Akbar di Masjid Jabalul Khoir Simpang Lima Purwodadi, Jawa Tengah, pada Maret 2022.

Namanya juga mencuat dalam flyer kajian online menjelang Ramadan yang digelar oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni pada pertengahan 2021. Namun, kegiatan tersebut dibatalkan oleh PT Pelindo karena belum memenuhi prosedur dan ketentuan perusahaan.

Kontroversi penolakan ini menjadi sorotan, memunculkan pertanyaan tentang batasan antara dakwah dan radikalisme serta dampaknya terhadap kebebasan berbicara di ruang publik. Pihak-pihak terlibat belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi ini.